GELORA.CO -Data hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga terlihat siapa saja yang terlibat di dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun itu.
Publik juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, tidak melontarkan pernyataan yang cenderung membuat situasi menjadi lebih keruh. Seperti kalimat "gosip politik" dalam dugaan keterlibatan tiga partai politik yakni Nasdem, PDIP, dan Gerindra dalam kasus pengadaan BTS dan infrastruktur paket 1,2,3,4, dan 5 Bakti Kominfo.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dengan membuka audit data BPKP secara transparan maka akan terlihat siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.
“Kalau berani ya ungkap saja. Datanya ada kok. Pasti hasil audit BPKP-nya ada kok. Kalau benar buka saja ke publik, audit BPKP-nya saja, pasti kelihatan kok, ke mana-mana aliran dana itu,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5).
Ujang menambahkan, dengan menyatakan ada gosip politik dalam kasus dugaan korupsi BTS itu, Mahfud seolah-olah takut melibatkan partai politik.
“Jadi saya melihat, gosip politiknya itu, kelihatannya Pak Mahfud MD tidak punya keberanian kalau sudah masuk ke wilayah partai politik,” tutupnya.
Sumber: RMOL